Pospera Banten, SKK Migas dan Medco Energi Diskusi Migas di Tangsel

by -122 views
Pospera Banten, SKK Migas dan Medco Energi Diskusi Migas di Tangsel
Suasana diskusi Energi Nasional di Saung Serpong, Tangsel, Jumat, (2/11/18).

TANGSEL, (BN) – Pospera Banten, SKK Migas dan Medco Energi diskusi masalah migas di Saung Serpong, Tangsel. Diskusi menghadirkan narsum energi nasional hingga pengamat kebijakan pemerintah, Jumat, (2/11/18).

Terungkap saat diskusi, upaya pemerintah pusat dalam memangkas perizinan eksplorasi minyak dan gas (Migas) dinilai sudah cukup baik. Hanya saja implementasinya di tingkat daerah masih terkendala oleh regulasi pemerintahan setempat.

Kondisi demikian, membuat iklim investasi sektor migas menjadi terganggu, padahal percepatan perizinan di tingkat hulu dapat meningkatkan pemasukan kas negara dan daerah atas kekayaan sumber daya alamnya.

Pengamat energi, Mashuri mengatakan, investasi migas membutuhkan adanya kepastian hukum, baik di pusat hingga daerah. Persoalannya, kata dia, selama ini masih ada sejumlah aturan di daerah yang belum sejalan dengan keinginan percepatan itu.

“Kepastian hukum itu meliputi semua bidang, dan itu harus dipahami baik di tingkat pusat ataupun daerah. Tanpa ada kepastian hukum, maka akan sulit sekali (terlaksana), karena banyak peraturan di daerah terutama yang sangat menghambat iklim investasi migas ini,” ungkap Mashuri.

Lebih jauh Masruri menambahkan, rumitnya proses perizinan itu membuat investor terpaksa menunda investasinya. Bahkan ada pula yang lebih memilih berpindah ke luar negeri guna mencari negara yang lebih cepat dalam perizinan eksplorasi.

“Apalagi di daerah itu sekarang kan otonomi, bahkan yang saya dengar bisa sampai 350-an izin untuk eksplorasi. Dan satu eksplorasi itu bisa mencapai 10 tahun prosesnya. Makanya proses percepatan perizinan di hulu migas itu terkendala pula oleh otonomi di daerah,” ungkapnya.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri sebenarnya telah mencabut 32 regulasi demi menyederhanakan aturan untuk mendukung pengembangan investasi. Regulasi yang dicabut itu antara lain tersebar pada subsektor migas, mineral dan batu bara (minerba), energi terbarukan, ketenagalistrikan, serta regulasi pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *