Terobosan ini diperlukan untuk memonitor transaksi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) secara real time.
“Dengan bantuan teknologi terkini, kita bisa memonitor real time transaksi mereka, apakah sudah terserap 100% dari total belanja pengadaan atau belum, sehingga mereka bisa diberi alarm peringatan,” ujar Jokowi secara virtual.
Selain itu, lanjut dia, dengan berpijak pada data tersebut, para menteri, kepala lembaga, dan pemda bisa diberi alarm untuk melakukan langkah percepatan. Terlebih, karena situasi pandemi COVID-19, pengadaan adalah aspek yang sangat penting.
“Alarm peringatan perlu, karena masih banyak yang bekerja dengan cara lama. Bahkan kondisi darurat masih saja bekerja dengan biasa-biasa saja, belum berganti ke channel yang extraordinary,” tambah Jokowi.
Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mencatat pengadaan barang dan jasa tahun ini belum mencapai 50%.
