TIGARAKSA, (BN) – Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), pada triwulan pertama di SMP Negeri 6 Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, diduga menyalahi aturan.
Pasalnya, dana Rp10 juta yang diperuntukkan untuk operasional sekolah SMPN 6 Pasarkemis itu, tidak dilakukan oleh bendahara resmi sekolah.
Hal itu terungkap, dari pengakuan sang Bendahara SMPN 6 Pasarkemis, Hafrilla Yeni, yang merasa tidak pernah diminta memperoses pencairan dana Bosda.
“Saat pencairan dana Bosda saya sedang menjalani operasi di bagian perut. Dan tidak ada satu orang pun yang memberitahukan kepada saya, kalau dana Bosda akan dicairkan. Sementara saat ingin memperoses itu, saya diberitahu pihak Bank BJB, bahwa dana Bosda telah dicairkan oleh Pelaksana Tugas (PLT) dengan bendahara yang berbeda,” ungkapnya, jumat (14/6/19).
Dia juga mempertanyakan, pergantian jabatan Bendahara sekolah, yang tiba-tiba diganti tanpa mekanisme yang resmi.
“Jabatan saya sebagai bendahara digantikan tanpa mekenisme yang resmi,” katanya.
