Ia juga menyatakan bahwa perubahan maupun pencabutan Perwal akan dibahas bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Provinsi Banten.
“Nanti akan kita evaluasi kembali, kita koreksi dengan Perwal yang ada, kemudian akan kita komunikasikan,” ucap Sachrudin.
Langkah ini ditempuh untuk memastikan keselarasan dengan regulasi nasional sekaligus mencegah potensi persoalan hukum di kemudian hari, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat (legally sound).
Bacaan Lainnya:
“Tentu hal ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh Pemkot Tangerang, melainkan perlu pembahasan bersama,” katanya.
Ia menambahkan, tujuan dari evaluasi ini adalah memastikan kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum, sekaligus menunjukkan sikap responsif terhadap masukan publik.
“Kita harus merespons aspirasi ini, dan tentu harus kita sikapi dengan tepat,” tegas Sachrudin.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa persoalan ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Hukum, Kemendagri, dan pemerintah provinsi agar keputusan yang dihasilkan selaras dengan regulasi.
