BANTENNOW.COM, JAKARTA – Pemerintah menyatukan jaringan kehumasan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membangun komunikasi kebijakan yang lebih cepat, terkoordinasi, serta mampu menjangkau masyarakat hingga ke daerah.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan koordinasi antarkehumasan menjadi kebutuhan penting di tengah derasnya arus informasi digital, termasuk meningkatnya disinformasi dan hoaks.
“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Menurut Meutya, koordinasi yang kuat antara humas kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan informasi kebijakan dapat disampaikan secara cepat dan jelas. Forum tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap komunikasi pemerintah.
“Kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas, ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri,” katanya.
Meutya mengatakan forum komunikasi kehumasan akan diarahkan menjadi agenda berkala. Selain menyatukan narasi pemerintah, forum tersebut diharapkan dapat mempercepat koordinasi ketika pemerintah perlu menyampaikan kebijakan kepada masyarakat.
Penguatan koordinasi dinilai semakin penting seiring dengan proses digitalisasi yang membuat arus informasi bergerak semakin cepat. Menurut Meutya, forum kehumasan nasional yang selama ini berlangsung melalui agenda Anugerah Media Humas dapat dilengkapi dengan forum komunikasi yang memungkinkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berkoordinasi secara lebih intensif.
“Dengan digitalisasi kita perlu juga koordinasi secara cepat. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari mengatakan komunikasi kebijakan memiliki posisi yang sama penting dengan pelaksanaan program pemerintah.
“Komunikasi program itu harus dijalankan supaya dukungan kepada program-program semakin baik dan hasilnya semakin optimal,” ujar Qodari.
Qodari menyebut jaringan kehumasan pemerintah secara nasional mencakup lebih dari 8.000 perangkat. Menurutnya, jaringan tersebut menjadi kekuatan komunikasi pemerintah yang perlu bekerja dalam satu orkestrasi.
Pemerintah, kata dia, tidak dapat menunggu ketika ruang informasi publik bergerak setiap saat melalui media sosial. Karena itu, diperlukan agenda komunikasi rutin agar informasi mengenai kebijakan, program, serta hasil yang dirasakan masyarakat terus tersedia.
“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” katanya.
Qodari juga menekankan pentingnya menghadirkan masyarakat sebagai wajah dari program pemerintah. Informasi mengenai program, menurutnya, perlu menunjukkan perubahan yang dirasakan warga dan tidak berhenti pada penjelasan mengenai kebijakan.
“Program-program tidak hanya menjadi program tetapi program itu punya wajah. Wajah dari warga Indonesia, wajah dari bangsa Indonesia, wajah dari anak-anak kita, dari mereka-mereka yang merasakan manfaat dari program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah,” ujarnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai jaringan kehumasan pemerintah harus bekerja dua arah. Selain menyampaikan kebijakan kepada publik, humas juga perlu membaca isu yang berkembang di tengah masyarakat untuk menjadi masukan bagi pemerintah.
“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” kata Bima.
Bima juga meminta humas pemerintah memberikan ruang lebih besar bagi informasi positif dan kisah inspiratif dari berbagai daerah. Dengan demikian, ruang informasi digital tidak hanya dipenuhi respons pemerintah terhadap isu negatif maupun disinformasi.
Forum tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem komunikasi pemerintah yang mampu bergerak lebih cepat, membaca kebutuhan publik, serta memastikan informasi mengenai program pemerintah dapat tersampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. (Sdr)
