BANTENNOW.COM, TANGERANG – Kuota warga penerima bantuan terdampak pandemi Covid-19 yang ditentukan Pemerintah Pusat untuk Kota Tangerang mengalami kenaikan secara signifikan hingga mencapai 90.583 Kepala Keluarga (KK).
Hal itu diakui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Herman Suwarman melalui release yang disampaikan Humas Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kepada wartawan, Senin (8/6/2020).
“Awalnya, kuota dari pusat untuk Kota Tangerang sebanyak 70 ribuan KK, tapi kami ajukan penambahan hingga menjadi 90 ribuan KK penerima bantuan,” kata Sekda di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.
Sementara itu, lanjut dia, penerima bantuan dari provinsi sebanyak 86.783 KK. Warga sebanyak itu akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan yang berasal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Pemkot Tangerang juga telah mengirim surat ke Pemprov Banten pertanggal 12 Mei 2020 dan 18 Mei 2020 terkait usulan calon penerima bantuan masyarakat terdampak Covid19 di Kota Tangerang. Sebab, realisasinya saat ini baru sekitar 10.000 KK.
“Yang sudah menerima bantuan dari pusat, tidak bisa lagi menerima bantuan dari provinsi maupun kota, karena aturannya memang tidak boleh ada duplikasi data penerima bantuan,” ujarnya.
Diterangkannya, saat ini Pemkot telah mendistribusikan bantuan dari pemerintah pusat kepada sebanyak 55.070 KK dari 90.583 KK, sedangkan bantuan dari Pemprov Banten baru sebanyak 10.258 KK dari 86.783 KK yang ada di Kota Tangerang
“Kita terus dorong Pemprov agar segera merealisasikan bantuannya, namun infonya minggu depan akan dilakukan distribusi bantuan lagi,” katanya.
Dia juga mengatakan, warga Kota Tangerang yang terdampak Covid-19, seluruhnya sudah terdata sebagai penerima bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Banten.
“Bantuan dari Pemkot Tangerang saat ini untuk mengisi lumbung pangan warga di tiap RW berupa 200 Kg beras per RW, totalnya saat ini 484,3 ton,” tuturnya.
Pemkot lanjut dia, akan terus berupaya memaksimalkan pendistribusian bantuan, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi Banten maupun dari Pemkot Tangerang. (bud)
