“Dimana hasil produk Usaha Mikro, bisa masuk ke badan usaha tersebut.” tambahnya.
Menurutnya, UPDB sebagai penyedia permodalan bagi usaha mikro diharapkan memfasilitasi kebutuhan permodalan dalam skala kecil 10 juta ke bawah. Yakni dengan cara pinjaman berkelompok.
Karena selama ini pinjaman dikisaran Rp25 juta ke atas. Pinjaman skala kecil, semoga bisa menjawab persoalan maraknya bank keliling. “Kami ingin dengan adanya UPDB untuk skala kecil, tidak ada lagi bank keliling di Kabupaten Tangerang,” imbuhnya.
Dikatakannya, DPRD diharapkan melakukan intervensi dengan cara memberikan rekomendasi sesuai dengan amanat Perda tersebut. “Saya berharap, dengan terjadinya kemitraan ini akan berdampak ke pengembangan pelaku usaha mikro,” harapnya.
Anggota DPRD AW Maulana menjelaskan, hearing komisi II dengan Forsamik perihal keinginan UKM. Salah satunya berharapa difasilitasi tentang permodalan dan pemasaran.
“Dewan siap untuk mengawal dan mendorongnya ke pemerintah daerah.” tukasnya. (bud)
