PMII Banten Minta Pemprov Transparan Gunakan Anggaran Penanganan Covid-19

by -136 views

Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banten meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, bisa transparan dalam realisasi anggaran penanganan Virus Corona atau Covid-19.

Ketua Umum PKC PMII Banten, Ahmad Solahudin menegaskan, selain transparan, Pemprov juga harus memastikan, berapapun besaran yang diluncurkan harus diawasi dan tepat sasaran.

“Dalam penganggaran untuk penanganan wabah Corona, sejauh ini secara pengelolaan tidak ada transparasi dari Pemerintah Provinsi Banten. Padahal prinsip penggunaan anggaran itu harus transparan dan akuntabel, jangan sampai dalam reaslisasinya tidak melibatkan semua unsur,” ucapnya, Selasa (7/4/2020).

“Dari jumlah trilliunan rupiah yang dianggarkan untuk pencegahan wabah Corona harus dikelola dengan baik. Masyarakat juga harus ikut dilibatkan agar tujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 betul-betul tercapai,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Solahudin, realisasi anggaran yang dikucurkan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Selain meningkatkan fasilitas medis, tenaga medis dan APD yang kami nilai tidak maksimal, masyarakat juga harus betul-betul merasakan keberadaan pemerintah dalam pencegahan pandemi ini, melalui peningkatan sosialisasi dengan melibatkan berbagai masyarakat, menyediakan bantuan bagi masyarakat terdampak, jangan sampai tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Ia melanjutkan, akibat dari wabah virus corona, Pemerintah menghimbau agar masyarakat melakukan sosial distancing, physical distancing, hingga penetapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).

Hal ini, menurutnya, berdampak langsung terhadap pendapatan ekonomi masyarakat, terkhusus bagi para pekerja harian semisal ojek, supir taxi, angkutan umum, dan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).

“Pemerintah harus mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dari pembatasan sosial ini, misalnya menyiapkan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat Banten yang terdampak. Selain itu, Pemerintah juga harus mengantisipasi potensi PHK berskala besar, mengingat terbatasnya aktivitas ekspor-impor juga keterbatasan stok bahan baku di industri yang ada di Banten,” tandasnya.

Adapun, terkait peran aktifnya sebagai mahasiswa, masih kata Solahudin, pihaknya (PMII) telah melakukan sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat, terkait adanya wabah Corona diseluruh wilayah Provinsi Banten, melalui anggota dan kader secara mandiri, tanpa skema dari Pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *