Karenanya, diperlukan rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi dengan membangun iklim usaha yang business friendly. Tujuannya, agar dapat mencapai penerimaan pajak sesuai target penerimaan APBN.
“Makna business friendly sebenarnya tidak hanya berkutat pada pemangkasan regulasi-regulasi yang menghambat. Tetapi juga harus dibarengi dengan transparansi proses administrasi perpajakan,” tuturnya.
“Dihapusnya pemeriksaan pajak akan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan stabil, sehingga peluang untuk menarik investor datang ke Indonesia dapat meningkat secara signifikan,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi akan menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong.
Disamping merupakan solusi saling menguntungkan antara dunia usaha dengan pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi dunia yang semakin memburuk akibat ancaman resesi dan perang dagang antara Amerika Serikat dengan China.
