Bupati juga mengungkapkan bahwa skema perlindungan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang tidak hanya mengandalkan dana dari APBD, tetapi juga mengintegrasikan pendanaan dari APBDes dan skema kepesertaan mandiri.
Tahun 2025 tercatat lebih dari 562 ribu pekerja rentan telah tercakup dalam program perlindungan ini.
Lebih lanjut, ia memaparkan sejumlah inovasi yang telah dan akan dijalankan, antara lain:
Program 1 ASN 1 Pekerja Rentan, yang akan dimulai pada 2026 sebagai bentuk partisipasi Aparatur Sipil Negara dalam perlindungan pekerja informal.
Bacaan Lainnya:
Perlindungan bagi pekerja Ad Hoc pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
Penguatan regulasi melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) guna mendukung kepesertaan aktif.
Pembentukan tim terpadu untuk menjamin berjalannya ekosistem perlindungan sosial secara berkelanjutan.
“Kami juga terus menguatkan kolaborasi dengan desa dan kecamatan dalam memperluas kepesertaan,” tambahnya.
