“Hentikan tindakan represif terhadap rakyat. Serta usut tuntas atas kematian 5 pahlawan demokrasi. Negara perlu tanggung jawab terhadap kekerasan dan pembunuhan terhadap rakyat,” katanya.
Aksi lainnya dari Mahasiswa Cilegon, juga menyuarakan hal yang sama.
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Mahasiwa Cilegon (IMC) Rizki Putra Sandika, menyampaikan, bahwasanya kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945, dirasakan belum mampu memberikan keadilan bagi setiap warga Negara.
“Tidak ada undang-undang (UU) yang mengatur HAM pada masa itu membuat pemerintah terkesan tidak serius dalam upaya penegakan HAM di Indonesia,” jelasnya.
Dikatakan Rizki, UU Hak Asasi Manusia baru terbentuk 54 tahun sesudah proklamasi, tepatnya melalui UU No. 39 Tahun 1999.
Namun, lanjutnya, dalam rentang waktu 54 tahun tersebut, tetap saja terjadi begitu bunyak kasus pelanggaran HAM yang merampas kemerdekaan dan kebebasan setiap individu.
“Karenanya kami menuntut pemerintah untuk segera menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu serta mengadili penjahat HAM,” tandasnya.
