“Aksi dibulan September meninggalkan bercak darah ditangan aparat kepolisian. Lima kawan kita dibunuh karena membela demokrasi. Lima kawan kita semua dibunuh karena benar dengan menentang kebijakan rezim,” jelasnya.
Diantaranya, dua kawan Mahasiswa asal Kendari ditembak aparat kepolisian, dan tiga kawan pelajar asal Jakarta dibunuh akibat kekerasan aparat dalam menangani aksi massa,” jelasnya lagi.
Pihaknya menilai, saat ini pemerintah Indonesia dan aparat kepolisian belum bersungguh-sungguh mengusut tuntas kasus tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Negara yang membunuh rakyatnya karena berani membela demokrasi yang di korupsi dan hak asasi manusia yang diambil oleh Negara.
Maka dari itu, pihaknya menuntut, untuk menolak pasal karet yang akan mendiskriminalisasi rakyat miskin dan pengekangan demokrasi dalam rencana KUHP, serta produk undang-undang anti rakyat lainnya yang proses pembahasan untuk ciptakan undang-undang pro rakyat.
Selain itu, pihaknya menolak kenaikan BPJS kesehatan 100 persen, menolak kenaikan tarif dasar listrik dan menuntut diberikannya jaminan sosial sepenuhnya bagi rakyat sebagai tanggung jawab Negara terhadap rakyat.
