SERANG, (BN) – Aktivis SWOT Kota Serang Jejen menyatakan, pelarangan aksi jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, adalah upaya massif pemerintah dalam membungkam gerakan mahasiwa yang kritis. Semakin massif dilarang, akan menambah sisi gelap demokrasi di Indonesia.
“Ada yang ganjil dengan pelarangan demonstrasi dari Polri. Tanpa dasar hukum, tanpa melalui regulasi-regulasi yang rasional, tiba-tiba melarang demonstrasi. Kita kan Negara Demokrasi, dimana segala ketentuan lahir dari Konstitusi,” kata Jejen kepada kepada wartawan bantennow.com saat di wawancara, Kamis (17/10/2019).
Artinya, ucap Jejen, upaya pembungkaman demonstrasi bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945.
Dimana disana disebutkan, bahwa tidak ada sedikitpun bunyi soal larangan menyampaikan pendapat dimuka umum.
Menurut Jejen, melencengnya perintah Polri merupakan wujud yang membuktikan bahwa Negara kembali ke masa kegelapan demokrasi.
“Padahal baik menjadi Presiden maupun Wakil Presiden bukan berarti bebas dari kritikan masyarakat. Akibat melencengnya arah kebijakan politik rezim, maka indikatornya adalah rakyat melakukan demonstrasi. Wajar jika hari ini banjir kritikan melalui gelombang massa demontrasi, karena ada yang salah di Negara kita,” jelasnya.
