SERANG, (BN) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten Husni Hasan, meminta masyarakat Banten, untuk berkirim surat apabila ada pencemaran lingkungan akibat limbah industri pertambangan.
Menurut Husni, dalam menangani persoalan pencemaran lingkungan, harus melakukan tindakan pengawasan secara bersama-sama.
“Kita harus bersama-sama dengan masyarakat, pemerintah, stakeholder, dan LSM untuk bersama-sama mengawasi,” ungkap Husni pada acara petemuan sinergisitas peran laboratorium dalam mendukung Early Warning System Bencana Lingkungan, di Hotel Le Dian, Kota Serang. Rabu (2/10/2019).
Husni menuturkan, dalam pengawasan, sebelumnya memang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
Akan tetapi, ucapnya, saat ini untuk menyelamatkan lingkungan bukan lagi berbicara batasan kebijakan, walaupun pada saat memberikan ijin operasi, rekomendasi awal berada di Kabupaten/Kota.
“Yang jelas kita saat ini bersama-sama deh. Kita harus jaga lingkungan, mana yang melakukan pencemaran ayo kita tindak,” tegasnya.
Dalam melakukan pengawasan dan pengecekan kualitas air serta udara, lanjut Husni, pihaknya menggunakan dua cara. Pertama, secara periodik, dan kedua secara intens.
“Seperti main petak umpet dengan pelaku tambang dan industri, dan apabila ditemukan ada pelanggaran pihaknya baru dapat menindak,” katanya.
“Kita selama ini melakukan pengawasan, kalau tidak diawasi wah makin parah itu,” sambungnya.
Sebagai bentuk teguran, tambahnya, pihaknya akan memberikan keringan apabila dalam 3 bulan tidak ada perbaikan.
“Maka kita berikan sangsi. Tetapi pada akhirnya bisa pula kita tutup paksa pertambangan tersebut, dengan bekerjasama dengan DESDM,” tandasnya
