“Selain oleh dinas terkait, penilaian mandiri oleh kecamatan juga harus dilakukan. Kecamatan harus punya data yang valid tentang pelaksanaan program P3S, Posyandu, PMT, serta penanganan ibu hamil dan balita yang kurang baik gizinya,” jelas Intan.
Menurutnya, dukungan data yang akurat dari tingkat kecamatan sangat penting agar intervensi yang dilakukan bisa dirancang lebih cermat, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan data yang valid dari kecamatan, intervensi yang dilakukan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Bacaan Lainnya:
Arahan lain juga diberikan kepada OPD terkait, seperti Bappeda, DPPKB, dan Dinas Kesehatan, untuk terus meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi kader PKK.
Pelatihan ini diharapkan membantu kader menciptakan inovasi makanan tambahan yang bergizi, higienis, dan sehat.
“Tingkatkan edukasi, pendampingan dan pelatihan kepada para kader PKK agar mereka bisa berinovasi dan berkreasi bagaimana cara membuat makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita yang benar-benar bergizi, higienis dan sehat,” tutupnya. (afa)
