SERANG, (BN) – Tingginya angka pengangguran di Banten seakan menjadi sesuatu yang dianggap tidak penting oleh Pemprov Banten.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Komunitas Soedirman (KMS) 30 Wawan Khairul Anwar, saat menggelar aksi di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kamis (28/11/2019).
Menurut Wawan, sejak beberapa tahun kebelakang persoalan pengangguran di Provinsi Banten tak kunjung menemukan titik terang.
Bahkan, lanjutnya, hingga saat ini Banten kembali mendapat predikat sebagai Provinsi dengan angka pengangguran tertinggi se Indonesia, setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan rilis terkait tingkat pengangguran terbuka.
Berdasarkan rilis BPS, lanjut Wawan, Banten menempati peringkat pertama dengan persentase 8,11%, dan angka tersebut lebih besar dari Provinsi lainnya.
“Disebutkan dalam poin A, Pergub Nomor 9 Tahun 2018, bahwa agar masyarakat dapat bekerja dengan kompetensinya dan perusahaan dapat merekrut dan menempatkan tenaga kerja sesuai bidang keahliannya. Seharusnya ini menjadi kekuatan yang dimiliki gubernur, tapi sayangnya peraturan itu seakan tak menjadi jawaban atas banyaknya orang yang menganggur di provinsi banten,” kata Wawan.
Ia berpendapat, seharusnya Gubernur Banten bisa menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan siap bersaing dengan para pendatang.
Karena, dalam catatannya, Kabupaten atau Kota sebagai penyumbang angkabterbesar pengangguran di Banten, merupakan daerah yang masuk dalam daerah industri.
Atas dasar tersebut, Komunitas Soedirman 30 menuntut kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk segera mengambil komitmen dalam mengentaskan masalah pengangguran.
“Realisasikan Pergub Nomor 9 Tahun 2018, masifkan info lowongan kerja kepada masyarakat, sediakan lapangan pekerjaan yang sesuai kualitas masyarakat Banten dan sesuaikan peran BBLKI,” tegasnya.
Namun sayang, aksi tersebut diwarnai oleh penanganan petugas kepolisian yang dinilai represif. Tampak seorang mahasiswa dalam video berusaha diamankan dengan cara kasar oleh petugas. Belum ada penjelasan resmi dari kepolisian ataupun dari humas Polda Banten.
