BANTENNOW.COM, BANTEN – Gubernur Banten Andra Soni berkomitmen mengambil langkah cepat untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pengemudi ojek online (ojol), baik roda dua maupun roda empat. Berbagai kebijakan akan segera dirumuskan bersama tim dan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Komitmen tersebut disampaikan Andra Soni saat menerima audiensi perwakilan pengemudi ojol di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu (1/7/2026).
Sejumlah persoalan yang disampaikan para pengemudi antara lain kebutuhan akses parkir gratis di pusat perbelanjaan, hotel, dan fasilitas pelayanan publik, kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah menurunnya pendapatan, perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, hingga harapan agar Pemprov Banten dapat menjembatani aspirasi mereka kepada perusahaan aplikator.
Andra Soni mengaku memahami beban yang dihadapi para pengemudi. Karena itu, ia meminta jajarannya segera mengambil langkah konkret sesuai kewenangan yang dimiliki.
Salah satu langkah yang akan ditempuh ialah mendorong pengelola pusat perbelanjaan menyediakan area loading dock khusus bagi pengemudi ojol.
“Meskipun itu menjadi sumber retribusi kabupaten/kota, nanti kita akan meminta langsung kepada pengelolanya untuk menyiapkan loading dock yang aman khusus bagi ojol. Itu aksi cepatnya,” kata Andra.
Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Andra, keberadaan loading dock tidak hanya menguntungkan pengemudi ojol, tetapi juga mempermudah aktivitas para tenant di pusat perbelanjaan sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.
“Ini usulan yang positif dari teman-teman ojol. Pak Sekda Deden, nanti bentuk tim dan turun langsung ke titik-titik itu,” ujarnya.
Selain itu, Andra juga menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk memperbanyak pelaksanaan program pangan murah yang menyasar pengemudi ojol. Program tersebut mencakup kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan komoditas lainnya.
Menurutnya, Disperindag telah memiliki mekanisme agar bantuan tersebut tepat sasaran.
“Itu bisa digencarkan, tetapi tidak setiap hari. Yang penting jangan sampai ada pihak yang mengatasnamakan ojol untuk mendapatkan sembako murah,” katanya.
Terkait perlindungan sosial, Andra menyampaikan Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran bagi 700 penerima manfaat yang masuk kategori pekerja rentan. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Rentan.
“Dan rekan-rekan ojol akan kita masukkan,” ujarnya.
Sementara untuk jaminan kesehatan, Andra menjelaskan sebagian besar rumah sakit milik Pemprov Banten telah menerapkan sistem Universal Health Coverage (UHC). Dengan demikian, masyarakat yang masuk kategori desil 5 ke bawah dapat memperoleh jaminan kesehatan dari pemerintah secara otomatis.
Ia juga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Banten dalam kondisi aman.
Di sektor pendidikan, Andra mengingatkan bahwa Program Sekolah Gratis bagi SMA, SMK, dan SKh swasta telah memasuki tahun kedua pelaksanaan. Program tersebut bertujuan memperluas akses pendidikan yang merata dan berkeadilan.
“Jadi bagi rekan-rekan yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri, bisa masuk ke sekolah swasta yang sudah bekerja sama dengan kami. Gratis. Saat ini sudah ada 801 sekolah yang bekerja sama,” pungkasnya. (way/sdr)
