BANTENNOW.COM, JAKARTA – Encop Sopia resmi menyandang gelar Doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan promotor, kopromotor, dan tim penguji dalam Sidang Senat Terbuka di Auditorium Juwono Sudarsono, Kampus FISIP Universitas Indonesia, Selasa (28/04/2026).
Sidang tersebut dipimpin Prof. Dr. Ricardi S. Adnan, M.Si., didampingi Promotor Prof. Dr. phil. Aditya Perdana, M.Si., serta Kopromotor Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si. yang juga bertindak sebagai penyanggah.
Adapun tim penguji terdiri dari Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., M.A., Dra. Chusnul Mar’iyah, Ph.D., Riaty Rafiudin, M.A., Ph.D., dan Irwansyah, S.I.P., Ph.D.
Sidang terbuka tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Wakil Ketua Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Dr. Paramitha WK, Direktur Eksekutif The Habibie Center Dr. Mohammad Hasan Ansori, Ph.D., Wakil Rektor III UIN Ciputat Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D., Wakil Rektor Universitas Insan Cita Indonesia Lely Pelitasari, S.P., M.E., serta Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo.
Selain itu hadir pula anggota Ombudsman RI Nurzan Joher, Komisioner KPID Banten Dr. Efi Afifi, Direktur Kapal Perempuan Misiyah, Ketua JMSI Banten Wahyu Hariyadi, serta berbagai aktivis organisasi perempuan dan masyarakat sipil.
Dalam sidang tersebut, Encop Sopia berhasil mempertahankan disertasinya berjudul “Mendorong Representasi Substantif Perempuan di Tingkat Lokal: Studi Lahirnya Peraturan Daerah Berperspektif Gender di DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten, dan Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Periode 2019–2024)”.
Meski mendapat sejumlah pertanyaan kritis, disertasi tersebut dinilai mampu memberikan kontribusi penting dalam kajian politik gender di tingkat lokal.
Encop menjelaskan, representasi substantif perempuan dalam proses legislasi Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) tidak dapat hanya diukur dari jumlah perempuan di DPRD.
“Kehadiran perempuan melalui kebijakan afirmasi memang membuka ruang representasi formal. Namun, untuk mencapai representasi substantif dibutuhkan kapasitas aktor, dukungan kelembagaan, serta konteks sosial-politik,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, penelitian ini menggunakan pendekatan teori representasi terintegrasi dan historical institutionalism, yang menunjukkan bahwa representasi substantif terbentuk melalui dinamika aktor, struktur, dan legitimasi simbolik yang tidak linier.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa struktur kelembagaan di Pandeglang dan Karawang masih dipengaruhi budaya patriarki. Namun demikian, aktor perempuan mampu memanfaatkan celah institusional melalui strategi bertahap seperti layering, conversion, dan negosiasi lintas aktor.
Di Pandeglang, strategi legislatif dan dukungan eksekutif menjadi kunci, sementara di Karawang penguatan kelembagaan eksekutif menjadi faktor utama lahirnya Perda PUG.
Encop yang juga alumnus University of Hawai‘i at Mānoa, Amerika Serikat, menegaskan pentingnya peran organisasi perempuan dalam mendorong kebijakan responsif gender.
Menurutnya, organisasi perempuan, termasuk berbasis keagamaan, berperan dalam membangun legitimasi sosial, memperkuat advokasi, serta menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses legislasi.
“Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil menciptakan ekosistem yang memungkinkan kebijakan responsif gender tumbuh, meskipun masih berada dalam struktur patriarkal,” jelasnya.
Ia menambahkan, lahirnya Perda PUG di Pandeglang dan Karawang merupakan hasil interaksi antara struktur dan agensi yang berlangsung secara bertahap, adaptif, dan kolaboratif.
Di akhir sidang, Promotor Prof. Aditya Perdana menyampaikan bahwa Encop Sopia dinyatakan lulus dengan yudisium Sangat Memuaskan.
“Encop Sopia merupakan Doktor Ilmu Politik ke-150 di FISIP UI dan perempuan ke-42 yang meraih gelar tersebut,” ungkapnya.
Usai sidang, Encop menerima ucapan selamat dan berfoto bersama promotor, kopromotor, tim penguji, serta para tamu undangan.(*)
