BANTENNOW.COM, SERANG – Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) serta unsur insan pers terus mematangkan persiapan menjelang Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026.
Agenda tahunan tersebut dipersiapkan agar dapat berjalan lancar selama pelaksanaannya yang dijadwalkan pada 6–9 Februari 2026 mendatang.
“Alhamdulillah, persiapan berjalan bersama-sama dengan PWI Pusat, PWI Provinsi Banten, serta seluruh unsur pers yang ada di Provinsi Banten,” ujar Andra Soni, Minggu (1/2/2026).
Ia mengatakan, Pemprov Banten sangat antusias menyambut pelaksanaan HPN yang merupakan agenda nasional. Andra Soni berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan dunia pers, sekaligus mendorong kemajuan daerah.
Menurutnya, pers memiliki peran penting dalam menjaga dan menumbuhkan iklim kebebasan berpendapat yang sehat, bertanggung jawab, dan beretika. Selain itu, pers juga berperan strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat.
Ia berharap pelaksanaan HPN di Provinsi Banten tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi dan refleksi bersama untuk memperkuat peran pers dalam pembangunan demokrasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga kebebasan pers terus tumbuh dengan baik dan pers dapat menjadi bagian pendukung sekaligus mitra strategis menuju Banten yang maju, adil merata, dan bebas dari korupsi,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah berharap pers terus menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan program-program pembangunan kepada masyarakat.
Menurutnya, pelaksanaan HPN di Provinsi Banten juga dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan daerah ini kepada masyarakat dari provinsi lain.
“Mudah-mudahan melalui peringatan HPN Tahun 2026, Provinsi Banten semakin dikenal dan seluruh potensi wilayahnya dapat terangkat,” ungkap Dimyati.
Selain itu, ia berharap pers ke depan terus berperan sebagai penyedia informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, maupun solusi demi keberlangsungan pembangunan.
Melalui jurnalistik yang akurat, jujur, dan berimbang, pers dinilai mampu mengoreksi kebijakan, mendorong akuntabilitas, serta mendidik masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Pers juga turut melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. Kami menyambut baik kehadiran pers dan media massa agar terus memberikan masukan yang konstruktif,” pungkas Dimyati.
