TANGERANG, (BNW) – Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, diminta menindak tegas, 28 pejabatnya, yang menggunakan joki saat ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa di Bandung, Jawa Barat, beberapa hari lalu. Timbul pertanyaan adalah, apakah hasil pekerjaan pejabat tersebut, yang notabene sertfikatnya diperoleh dengan cara perjokian, sah atau tidak.
Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Syek Yusuf (UNIS), Tangerang, Miftahul Adib kepada sejumlah wartawan, Selasa (1/10/2019).
Ketika ditanya sanksi apa yang pantas untuk puluhan pejabat setingkat kepala bidang itu, Adib menyerahkan hal itu kepada Pemkot.
“Yang tahu apa sanksinya buat mereka tentu pihak Pemkot. Ini, sudah memakukan institusi Pemkot Tangerang,” ungkap Adib.
Adib menegaskan, dari kasus tersebut bisa dinilai bahwa birokrasi pemerintahan yang bersih yang dibangun Arief Wismansyah, boleh dikatakan gagal.
“Slogan yang selama ini digaungkan, berarti hanya isapan jempol, hanya fatamorgana saja,” jelas Adib di Kampus UNIS.
Tak hanya itu, Adib juga mulai mempertanyakan keabsahan ujian sertifikasi barang dan jasa yang telah digelar sebelum-sebelumnya.
“Jangan-jangan sebelum-sebelumnya juga begitu. Kalau sampai seperti itu, sertifikasinya bodong. Dan kalau sertifikasinya, bodong, pekerjaan yang dihasilkan juga patut dipertanyakan, legal atau tidak,” ujarnya.
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang, Akhmad Lutfi mengaku, telah mencabut sertifikasi sebanyak 28 pejabat tersebut per 1 Oktber 2019.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 28 pegawai Pemkot Tangerang setingkat kepala bidang (Kabid), terbongkar LKPP menggunakan joki saat ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa. (bud/why).
