Warga Padarincang Konsisten Tolak PLTPB

by -111 views
Warga Padarincang Konsisten Tolak PLTPB

SERANG, (BN) – Munculnya Mega Proyek Pembangunan Geothermal atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Padarincang, mendapatkan kencaman keras dari berbagai elemen seperti aktivis, tokoh masyarakat, ulama, pemuda dan mahasiswa.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat, Ml mahasiswa dan aktivis Banten untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, menghentikan aktivitas dari perusahaan pengelola panas bumi tersebut.

Jejen, salah satu aktivis mahasiswa Banten mengatakan, semenjak ditetapkannya Wilayah Kerja Panas Bumi Kaldera Danau Banten di Kawasan Padarincang, Gunung Prakasak dari tahun 2017 lalu hingga hari ini, masyarakat tetap konsisten menolak.

“Kami telah melakukan berbagai upaya baik melalui demonstrasi, audiensi, maupun istigosah-istigosah akbar di depan akses masuk Perusahaan. Beberapa aktivis lingkungan sempat duduk bareng bersama masyarakat untuk mendorong Pemerintah Daerah agar menghentikan Izin PLTPB,” kata Jejen kepada bantennow.com saat di wawancara di Kampus UIN SHM Banten, Selasa (10/9/2019).

Menurut pengakuan Jejen, meski setiap tahun upaya penolakan dari masyarakat dilakukan, namun tidak sedikitpun di respon oleh Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang dipimpin Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

Tidak adanya respon dari Bupati, Jejen berpendapat bahwa Pemkab Serang telah menunjukan kedunguannya seolah-olah tidak tau terhadap situasi di Padarincang.

“Seperti halnya orang buta dan tuli padahal Padarincang merupakan bagian dari Kabupaten Serang,” tegasnya.

Kemudian, lebih jauh Jejen mengatakan, sebagai bentuk atas bungkamnya Pemerintah Daerah yang tidak mengabulkan tuntutan-tuntutan masyarakat, sejumlah mahasiwa, pemuda desa dan masyarakat Padarincang melakukan aksi jalan kaki dari Serang ke Jakarta pada Jum’at, 6 September 2019 dan tiba di Kementerian Energu Sumber Daya Mineral (KESDM) pada hari Senin, 9 September 2019 kemarin.

“Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan sekaligus peringatan bagi Pemerintah. bahwa warga Padarincang sudah bulat menolak proyek PLTPB,” tegasnya.

“Menurut masyarakat, dengan adanya megaproyek tersebut, maka secara langsung akan merusak alam Padarincang. Dimana mayoritas masyarakat Padarincang bergantung hidup dengan bertani,” sambungnya.

Jejen menilai bahwa, aksi tersebut dilakukan sebagai upaya lanjut untuk mendorong KESDM mencabut izin PLTPB.

Selain itu, lanjutnya, nilai positif dari jalan kaki dapat merespon seluruh masyarakat bersimpatik terhadap situasi yang dialami oleh warga Padarincang.

“Kita tahu yang mempunyai otoritas penuh adalah pemerintah pusat sehingga seluruh tuntutan nasyarakat harus diterima,” katanya.

Jejen menjelaskan bahwa, saat di Jakarta rombongan disambut dengan baik oleh berbagai elemen aktivis seperti, YLBHI, JATAM, KRUHA, JPIC, FNKSDA.

Hasil kajian tersebut, ucap Jejen, telah mengidentifikasi berbagai dampak negatif sistem energi geothermal, yaitu fracking yang menyebabkan gempa bumi minor, pencemaran air, thermal pollution serta amblesan.

“Dengan tombol bahaya dari aktivitas PLTPB di Padarincang, kami akan terus melakukukan perlawanan. Bahkan jika pemerintah tidak merespon tuntutan masyarakat, upaya hukum akan kami tempuh. Pemerintah harusnya jangan tutup mata, jangan melindungi korporat yang akan membinasakan hak hidup masyarakat,” kata Jejen.

Jejen menegaskan kepada pemerintah agar dengan cepat mencabut izin PLTPB.

“Jika tidak dicabut maka kisruh di masyarakat akan semakin genting dan darurat, bahkan tidak menutup kemungkinan, masyarakat akan berkonfrontasi dengan perusahaan,” tutupnya. (bn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *