Timbulkan Polemik Penghentian Kasus Kecelakaan Truk di Polres Tangsel

by -34 views
lokasi-kecelakaan-tragis-mahasiswa-uin
Lokasi terjadinya kecelakaan truk di Jalan Graha Raya Bintaro, yang menewaskan mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah, Niswatul Umma, pada, 14 Oktober, lalu.

TANGSEL, (BN) – Kepolisian Resor (Polres) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), masih belum menjelaskan secara gamblang perihal penghentian penyidikan kasus kecelakaan truk di Jalan Graha Raya Bintaro, yang menewaskan mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah, Niswatul Umma, pada, 14 Oktober, lalu.

Penjelasan Polres Tangsel yang menyebut bahwa pemotor sebagai tersangka dalam peristiwa kecelakaan tragis itu, hingga supir truk dibebaskan, menimbulkan polemik. Meski hal tersebut pun telah disangkal oleh Polres Tangsel, serta mengungkapakan soal tidak cukupnya barang bukti, sehingga kasus dihentikan.

“Dari hasil penyidikan, ini supir kita amankan dulu di sini. Memang tidak cukup bukti bahwa si supir ini sebagai tersangka, tersangka tetep hasil dari penyidikan kita ini sepeda motor, dan dilakukan pemeriksaan sampai selesai,” kata Kepala unit laka lalu lintas Iptu. Dhady Arsya, beberapa waktu lalu.

Sementara, berdasarkan keterangan saksi mata, tidak ada truk yang terparkir pada saat peristiwa itu terjadi.

“Motornya nyalip, begitu mau nyalip kesenggol samping mobil, jatuhnya masuk ke dalam ban. Dia nyalip, yang ngelindas mobil truk sebelah kanan. Nggak ada mobil yang parkir, dia kesenggol mobil sebelah kanan, dia (Korban) posisi sebelah kiri disenggol truk yang sebelah kanan, kebentur dia setelah kena samping mobil dan jatuh kedalam, digerus (Lindas),” ujar saksimata, tak jauh dari lokasi kecelakaan, yang identitasnya sengaja tak disebut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Tangerang Raya, Rizwan Darmawan mengatakan dalam upaya hukum kasus ini, yang menjadi kunci adalah hasil penyidikan olah TKP dari Polres Tangsel.

“Adapun terkait kecelakaan, dalam Undang-Undang 38 tahun 2004 tentang jalan, sudah jelas di ayat 2 bahwa wewenang penyelenggara jalan kota itu berhak melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan, dan hal-hal ini yang di abaikan. Ini memang selain dari pada kelalaian dan pelanggaran Walikota, ya pelaksana dari pada peraturan tersebut seperti Dinas Perhubungan dan satuan lalu lintas Polres Tangsel juga secara otomatis melanggar,” pungkasnya, melalui telephone. (san)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *