Terkait Temuan BPK, Begini Reaksi Kepala DPU Kota Serang

by -133 views

SERANG, (BN) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Banten, menemukan adanya kelebihan pembayaran belanja bahan material kegiatan pemeliharaan jalan
pada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senilai Rp 222.335.193,-.

Dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Serang, tahun 2018 tercatat, Dinas Perumahan Rakyar dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) menganggarkan belanja bahan/material senilai Rp 10.909.716.050. Sementara, dengan realisasi senilai Rp 10.447.179.000,- atau 95,76 persen.

Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk kegiatan rehabilitasi pemeliharaaan jalan di lingkungan dan permukiman.

Kemudian, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menganggarkan Belanja bahan/material senilai Rp 12.368.536.437,- dengan realisasi senilai Rp 12.255.195.230,- atau 99.08 persen dari anggaran.

Dari realisasi senilai Rp 12.255.195.230,-diantaranya digunakan untuk kegiatan rehabilitasi pemeliharaan ruas jalan Kota.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai
Rp 222.335.193,-.

Atas permasalahan tersebut, Walikota Serang, melalui Kepala Dinas PRKP dan Dinas PUPR, sependapat menyikapi soal temuan tersebut.

BPK merekomendasikan kepada Walikota Serang agar memerintahkan Kepala Dinas PRKP dan Dinas PUPR menginstruksikan PPK memproses kelebihan.

Menanggapi hal tersebut, kepala DPU Kota Serang M Ridwan memaparkan bahwa, pihaknya sudah menindaklanjuti temuan BPK RI dengan menghubungi pihak ketiga untuk penyelesaiannya.

“Temuan BPK terkait kelebihan-kelebihan material saat ini secara administrasi sudah di lakukan dan membuat pertanggungjawaban. Kemudian juga sudah menghubungi pihak ketiganya untuk segera diselesaikan,” kata Ridwan kepada wartawan, Senin (26/8/2019).

Dikatakan Ridwan, secara administratif, temuan itu sudah dalam penyelesaian dan tinggal melakukan penyelesaian secara finansial.

Sementara, lanjutnya, untuk antisipasi kedepan, pihaknya akan melakukan evaluasi secara keseluruhan.

“Jalan misalkan kalau sisi ketebalan misal 4 centimenter tapi 3,8 centimeter. Meskipun tipis sedikit kalau komulatif ada pengembalian,” katanya.

“Dari sisi kualitas, sekarang itu kan penilaian bukan di dimensi saja tapi kualitas juga,” sambungnya.

Selain itu, kepala Inspektorat Kota Serang Yudi Suryadi mengatakan, OPD seharusnya menjadikan inspektorat sebagai mitra yang menjadi tempat konsultasi sejak dari awal kegiatan.

Akan tetapi, lanjutnya, fakta dari semuanya bahwa inspektorat hanya dilibatkan saat sudah bermasalah.

“Ini kadang-kadang teman-teman OPD kalau ada keraguan harusnya diawal jangan diakhir, jadi mereka melakukan komunilasi dan konsultasi diawal kalau memang ada keraguan,” tuturnya.

Ia menambahkan, hal itu tidak terlepas dari minimnya pengawas di inspektorat yang saat ini hanya ada 3 Inspektorat Pembantu (Irban) padahal idealnya ada 4 Irban.

Sementara jumlah keseluruhan pegawai inspektorat terdapat 35 pegawai.

“Idealnya diatas 50, saat ini satu Irban mengawasi beberapa OPD,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *