Refocusing Anggaran Penanganan Covid-19 Kota Tangerang

by -167 views

Anggota DPRD Kota Tangerang, Fraksi PKB Tasril Jamal, mendorong Pemerintah Kota Tangerang, agar konsentrasi pada persoalan refocusing anggaran dalam rangka penanganan covid-19.

Tasril menjelaskan, sesuai SE bersama nomor 119/2813/SJ dan nomor 177/KMK.07/2020 antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah diminta melakukan Rasionalisasi Belanja Pegawai dan Belanja Modal, dengan minimum rasionalisasi sebesar 50 persen yang dialihkan untuk alokasi penanganan
covid-19.

Jumlah APBD Kota Tangerang 2020 tercatat sebesar Rp5,4 Triliun. Untuk penanganan penyebaran dan dampak Covid-19, Pemerintah Kota menganggarkan sekitar Rp 94 Miliar.

Merujuk Laporan Penggunaan dana APBD untuk penanganan Covid-19 dengan nomor 900/1224-BPKD/
2020 tertanggal 8 April 2020, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tangerang, proporsi besaran anggaran penanganan covid-19  di Kota Tangerang masih terlihat timpang antar kegiatan.

Dalam laporan tercatat anggaran sebesar Rp90 Miliar untuk penanganan kesehatan. Rp3,3
miliar untuk penanganan dampak ekonomi dan Rp642 juta untuk penyediaan ‘Safety Net’.

“Seharusnya, porsi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi masih bisa ditingkatkan,” kata Tasril, Selasa, (21/2/20).

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKB ini, Pemerintah Kota Tangerang harus bisa mengembangkan program yang efektif untuk menganWsipasi dan menangulangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Program penanganan
dampak ekonomi ini tidak kalah penting daripada program penanganan kesehatan. Tanpa program penanganan yang efektif, dampaknya bisa menimbulkan masalah sosial yang buruk,” terangnya.

Berdasarkan data yang dipunyai, jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang tercatat sekitar 176 ribu orang di tahun 2018 lalu. Jumlahnya saat ini boleh jadi sudah makin meningkat.

Hal itu, karena banyak warga yang terkena PHK atau usaha dan
pendapatannya berkurang drastis, karena pembatasan kegiatan selama wabah Covid-19.

“Jumlah anggaran untuk safety net yang jumlahnya saat ini sekitar Rp642 juta itu jika dibagi Rp 500 ribu, kepada setiap kepala keluarga (KK), hanya cukup untuk 1200 KK saja. Jika melihat jumlah
penduduk miskin di Tangerang yang mencapai lebih dari 170 ribu orang, anggaran safety net itu jelas
sangat kurang,” tegas, anggota Komisi 4 DPRD Kota Tangerang, ini.

Tasril menduga masih sedikitnya anggaran untuk mengatasi dampak ekonomi akibat Covid-19, karena
kurang kreatifnya aparat Pemerintah Kota Tangerang mengembangkan program yang efektif. Menurut Tasril, banyak hal yang bisa dilakukan Pemerintah Kota Tangerang selain menyesuaikan dengan program
pemerintah pusat.

“Misalnya, bersinergi dengan kalangan dunia usaha menciptakan peluang usaha baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja atau membuat program yang dapat mendorong kewirausahaan di masyarakat. Anggaran yang tersedia dapat dialokasikan untuk mempersiapkan sarana
prasarana awal, khususnya untuk menciptakan sentra ekonomi di tengah masyarakat,” tuturnya.

Untuk penanganan kesehatan pun porsi untuk biaya administrasi perkantoran terlihat sangat dominan. Dalam laporan tercatat penggunaan dana APBD untuk kegiatan pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sekitar Rp53 miliar atau hampir 56 persen biaya total biaya penanganan kesehatan.

“Sepertinya harus
dilihat lebih rinci lagi apa saja yang termasuk dalam biaya administrasi perkantoran ini. Agar tidak menimbulkan interpretasi yang macam-macam,” tukas, Wakil Ketua Suro PKB Provinsi Banten, ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.