Puskes TNI Bantah Adanya ‘Warning’ Pada Seleksi SPCP IPDN

by -62 views

CILEGON, (BN) – Pusat kesehatan (Puskes) Mabes TNI, membantah soal adanya istilah ‘Warning’ atau ‘Peringatan’ di Seleksi Penerimaan Calin Praja (SPCP) IPDN, Jatinangor, Bandung.

Hal itu disampaikan oleh Kolonel AU, dr Iwan Trihapsoro dan Letkol Syarial kepada salah satu orangtua calon praja, Badiamin Sinaga yang mendatangi PUSKES TNI di Gedung B3, yang memohon untuk diadakan pengukuran ulang tinggi badan dan rontgen.

“Jadi hari ini, saya ketemu dr Iwan didampingi Letkol Syarial di PUSKES MABES TNI, Cilangkap, Jakarta timur. Beliau mengatakan bahwa ‘Warning’ ini tidak ada di kepanitian SPCP tahun 2019. Padahal anak saya mengatakan, dari 35 orang Perwakilan daerah Provinsi Banten, 6 diantaranya mendapatkan warning dari pihak panitia (Pengasuh Mendatangi Wisma) untuk dikumpulkan di Balai Irung,” ungkap Sinaga kepada wartawan, Senin (9/9/2019).

Lebih lanjut, Badia Sinaga mengatakan, Letkol Syarial meminta anaknya untuk diulang tahun depan.

“Begini saja dari pada bertele-tele, tahun depan saja diulang nanti kami kawal,” kata Badiamin menirukan ucapan Letkol Syarial.

Menurut Badia Sinaga, pernyataan yang diungkapkan oleh pihak PUSKES TNI yang dilontarkan oleh Syarial menandakan pihak PUSKES TNI tidak memahami persoalan yang ada.

Sedangkan, lanjut Sinaga, Rektor IPDN Murtir Jeddawi berjanji untuk menyelidiki soal Warning tersebut, khususnya tentang seleksi calon praja, pihaknya akan tetap mengawal dan memberi masukan, termasuk soal warning, akan di telusuri dari mana awalnya muncul dan apa maksudnya.

“Kata Rektor IPDN Pak Murtir, sejak dilantik, mereka bertekad menciptakan semua proses tahapan penerimaan Capra jujur, transparan, dan bertanggung jawab serta peka responsif terhadap semua keberatan dan gugatan,” terang Badia menceritakan.

Sejauh ini, kata Badia, sudah ada tiga Provinsi yang mengatakan adanya istilah warning, yakni Banten, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Menurut Badia, informasi mengenai adanya dugaan kecurangan di daerah lain didapat dari link berita yang tersebar luas di medsos, sehingga banyak pihak yang merasakan kecurangan akhirnya ikut angkat bicara.

“Ini berkat kehebatan medsos yang menginformasikan kejadian dimana sudah ada yang mengatakan akan melayangkan surat keberatan, seperti yang saya lakukan,” jelasnya.

Atas kejadian tersebut, Badia meminta agar KPK dan PPATK bisa mencurigai dan menelusuri isu kecurangan tersebut, karena apa yang dilakukan oleh oknum panitia kemungkinan terdapat unsur pidana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *