Pemuda Pancasila dan Perpam Sepakat Damai

by -88 views

SERANG, (BN) – Perselisihan antara ormas Pemuda Pancasila dengan ormas Pembela Aspirasi Masyarakat (Perpam) Provinsi Banten, akhirnya berakhir damai.

Setelah sebelumnya sempat saling tegang, berkat mediasi yang di lakukan oleh pihak Kepolisian, keduanya sepakat untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi.

Di hadapan Kapolres Serang Kota Polda Banten, AKBP Edhy Cahyono, Pemuda Pancasila yang diwakilkan oleh Sekretaris PP Banten Wahyudin Djahidi bersama Ketua LSM Perpam Ahmad Rosidin, sepakat melupakan apa yang sempat terjadi.

“Alhamdulillah kita sepakat menjaga kondusifitas di wilayah Banten ini, dan tidak ada lagi perselisihan kedepan. Kita ambil hikmahnya saja,” ucap Wahyudin Djahidi, di Mako Polres Serang Kota, Minggu (19/01/2020).

Secara tegas dirinya sudah menginstruksikan seluruh jajarannya, agar tidak melakukan hal-hal yang bersifat anarkis.

“Saya jamin karena PP satu komando. Tidak mungkin ada tindakan di luar perintah. Kalaupun ada, kami akan tindak tegas. Karena ini bukan PP dan perpam, tapi juga keamanan masyarakat Banten. Kita sudah islah dengan Perpam, beliau sudah minta maaf baik lahir dan batin,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Ketua Perpam Provinsi Banten, Ahmad Rosidin mengaku menyesal dengan adanya peristiwa tersebut.

Menurutnya, apa yang sudah terjadi merupakan bentuk spontanitas, dan tidak ada unsur kesengajaan.

“Kami menyesal, karena enggak habis pikir ada anggota kami berbuat seperti itu. Itu spontanitas saja, gak ada perencanaan,” jelasnya.

Dengan adanya kejadian tersebut, pihaknya mengaku mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga, yakni agar hati-hati dalam bertindak.

“Insyallah kita jalin silaturahmi ini terus menerus, kita jaga kondusifitas, kita selalu berjalan silaturahmi dengan Ormas PP dan pelajaran untuk kita agar hati-hati dalam bertindak,” ucapnya.

Sementara, Kapolres Serang Kota Edhi Cahyono menegaskan, berdasarkan aturan baru, penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri, sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.

“Artinya, kasus nasabah akan disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan nasabah tersebut. Dan kami akan menindak tegas siapa pun yang melakukan tindakan pelanggaran hukum,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kedua Ormas tersebut sempat bersitegang lantaran diduga 15 oknum ormas Perpam, melakukan pemukulan terhadap dua anggota Pemuda Pancasila bernama Faiz dan Toni, yang berprofesi debt collector, saat melaksanakan profesinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *