Pemkot Serang Diminta Perbaiki Kualitas Sembako JPS, Nur Cholis: Jangan Sampai Sia-Sia

by -43 views

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang, meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Serang segera memperbaiki kualitas sembako yang disalurkan melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Tujuannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Umum HMI Cabang Serang, Muhammad Nur Cholis Majid.

Menurutnya, meski dari sisi realisasi program Pemkot Serang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain, tapi dalam realisasinya masih perlu ada yang diperbaiki.

“Kami berharap Pemkot dalam hal ini Pak Walikota dan Pak Wakil harus menjamin kualitas sembako yang disalurkan ke masyarakat,” ucapnya, melalui rilis yang diterima Bantensatu, Sabtu (9/5/2020).

Ia mengaku tidak mempermasalahkan jenis bantuan yang diberikan oleh Pemkot Serang.

Namun, dalam hal ini, pihaknya meminta agar Pemkot Serang tetap mempertimbangkan asas kesesuaian dan tepat sasaran.

“Sembako juga baik. Tapi jenis dan kualitasnya harus bisa diterima masyarakat. Terlebih ini bulan Ramadan harus disesuaikan (selera konsumsi-red),” terangnya.

Dirinya juga menyinggung terkait polemik yang terjadi pada penyaluran tahap pertama yang dilakukan oleh Pemkot Serang.

Menurutnya, kesesuaian barang yang diterima masyarakat belum memuaskan.

“Wajar saja, tapi ini ke depan perlu diperbaiki. Agar masyarakat tidak menduga-duga ada permainan,” tandasnya.

“Bagi kami sembako dan uang tak masalah, yang penting harus mempertimbangkan aspek kesesuaian dan tepat sasaran. Kalau Non tunai apa nanti tidak timbul masalah lagi?,” tambahnya.

Untuk itu, dirinya meminta kepada DPRD Kota Serang agar melakukan pengawasan.

Karena memang, lanjutnya, JPS dialokasikan untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 dari hasil pemindahan anggaran.

“Kalau dilihat nominalnya besar. Sekitar Rp30 Milyar (per tahap Rp10 miliar-red). Jangan sampai sia-sia. DPRD wajib melakukan pengawasan,” tandasnya.

Ia melanjutkan, bahwasanya tiap program pemerintah baik berbentuk bantuan langsung tunai atau berbentuk barang berpotensi terjadi penyimpangan.

Namun hal tersebut, sambungnya, bisa diselesaikan kalau semua pihak terlibat mengawasinya.

“Dewan dan semua elemen punya tugas mengawasi tahapan demi tahapan. Mulai dari pendataan hingga proses penyaluran,” terangnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *