TANGSEL, (BN) – Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan, Heri Gagarin, protes terkait pembukaan kotak suara oleh KPU Tangsel. Menurutnya, proses pembukaan kotak suara yang dilakukan KPUD Tangsel dan disaksikan Bawaslu, pada Minggu (16/6/19), kemarin, tidak fair, lantaran tidak mengundang perwakilan partai.
Menurut Heri, pembukaan kotak suara untuk mengecek isi C1 yang disengketakan, seharusnya dilakukan secara terbuka. Serta mengundang perwakilan partai yang bersengketa, guna menjamin keamanan C1 hologram tersebut.
Menurutnya, meski ada Bawaslu, partai bersengketa seharusnya menyaksikan saat pembukaan. Hal itu agar ada pengawasan dan pengawalan dari siapa saja, agar transparan dan menjaga keutuhan angka di form C1 hologram.
“Kami khawatir, segala sesuatu bisa saja terjadi. Untuk itu kami menginginkan pengawalan demi keutuhan C1 hologram, hingga pembuktian di persidangan MK nanti. Tapi kami percaya, KPUD Tangsel tetap mengedepankan netralitasnya,” tandas Heri Gagarin.
Meski begitu, dirinya mempertanyakan setelah dibuka dan dicek, posisi C1 hologram itu saat ini posisinya ada di mana. Apakah masih disimpan di KPUD, Bawaslu, atau dibawa ke KPU pusat, atau ada di mana. Karena C1 adalah barang bukti yang menjadi dokumen negara.
“Kami meminta jaminan dan menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan. KPUD dan Bawaslu juga harus terbuka tehadap masalah ini. Kami saat ini all out mencari keadilan yang seadil-adilnya,” tambahnya.
Permintaan pembukaan kotak suara untuk mengecek C1 hologram dilakukan, karena PDI Perjuangan Kota Tangsel, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu terkait tidak singkronnya data C1 dan DAA1 yang merugikan PDI Perjuangan.
Ada enam kelurahan yang TPS atau C1 nya bermasalah di Dapil Ciputat. Keenam kelurahan itu adalah Serua, Jombang, Cipayung, Ciputat, Sawah Baru, dan Sawah.
