TANGSEL, (BN) – Presidium Pemantau Pengawas Pembangunan Tangerang Raya (P4TRA), duga ada indikasi ketidakberesan dalam beberapa proses lelang di LPSE Tangsel.
Salah satu yang ditemukan adalah, penggunaan nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Meski mempunyai alamat domisili dan nama perusahaan yang berbeda, namun dua peserta lelang LPSE di Tangerang Selatan (Tangsel) ini, mempunyai NPWP yang sama.
Kejanggalan ini dapat dilihat dalam pengumuman lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tangsel, PT SMR dengan domisili Pandeglang Banten dan PT. KTMP dengan domisili Lengkong Karya, Serpong Tangsel.
Dalam pengumuman lelang tersebut, PT SMR menjadi pemenang lelang dengan NPWP : 02.337.281.6-419.000, sedangkan PT KTMP juga pemenang lelang dengan NPWP : 02.337.281.6-419.000.
“Itu Pokja jelas gak verifikasi, harus dipertanyakan, juga sertifikasi pokjanya. Karena kalaupun itu perusahaan cabang tetap harus punya npwp. Apalagi perusahaan induk, ini ada indikasi penggelapan pajak,” tegas Hilman juru bicara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Presedium Pemantau Pengawas Pembangunan (P4TRA)Tangerang Raya.
Menurutnya, yang pasti perusahaan pemenang lelang tidak di verifikasi dengan benar. Dan Pokja hanya memverifikasi perusahaan lain yang ikut lelang, sudah pasti ada permainan kalau melihat hasilnya seperti itu.
“Yang pasti itu pokja gak bisa kerja dan diduga ada permainan dengan pihak pemenang lelang,” ungkapnya.
Saat dikonfirmasi ke bagian ULP, Wahyu melalui telepon seluler ataupun whatsapp tidak merespon. Demikian pula ke LPSE Kota Tangerang Selatan, tidak menjawab.
