Orang Tua Capra IPDN Asal Banten Akan Lapor Dugaan KKN ke Polri

by -39 views

CILEGON, (BN) – Babak baru, Calon Praja asal Cilegon, Banten, yang dinyatakan tidak lulus, oleh panitia seleksi nampaknya akan berlanjut ke meja hijau. Pasalnya, beberapa orang tua capra IPDN yang juga gagal, akan bersamaan lapor ke Polri atas dugaan KKN.

Pada Kamis (19/9/2019) lalu, bertempat di Gedung Utama lantai dasar Kampus IPDN Cilandak Jakarta, Badia Sinaga orang tua calon praja asal Cilegon-Banten, mengantarkan anaknya Hizkia Raymond untuk melakukan ukur ulang tinggi badan oleh tim dari Puskes Mabes TNI.

Hal tersebut dilakukan, untuk membuktikan adanya kesalahan dalam tahap Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP), yang mengakibatkan Hizkiya tidak lolos karena saat pengumuman, tinggi badan Hizkiya disebut hanya 158 cm.

Namun pada saat dilakukan tes ulang, terbukti Hizkiya memiliki tinggi badan 161 cm.

Dengan begitu, kesalahan yang dilakukan oleh oknum SPCP IPDN Tahun 2019 terhadap salah satu Calon Praja (Capra) asal Kota Cilegon, Provinsi Banten khususnya dalam tahap kesehatan, terbukti.

Meski belum bisa dipastikan apakah hal tersebut terjadi karena murni sebuah kesalahan atau ada kepentingan lain dibalik SPCP IPDN tahun 2019.

“Setelah sekian banyak upaya yang saya lakukan untuk membongkar dugaan kecurangan terhadap anak saya a/n Hizkia Raymond dengan nomor tes S.1930010111119405 daerah Banten, akhirnya terjawab,” ujar Badia Sinaga kepada wartawan, Selasa (24/9/2019).

“Dalam hasil pengumuman mereka menyebutkan 158 cm, dan sekarang terbukti anak saya tingginya 161 cm. Inilah point pertama saya meragukan profesionalisme dari seorang dokter yang bertugas pada saat pengumuman berinisial S yang merupakan seorang dokter di Puskes Mabes TNI. Sebagai seorang dokter, S menurut saya sudah menyalahi Kode Etik Dokter Pasal 7 b.yang berbunyi; Seorang dokter harus bersikap jujur, dalam berhubungan dengan pasien, dan sejawatnya dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui, memiliki kekurangan dalam karakter kompetensi atau yang melakukan penipuan atau penggelapan dalam menangani pasien. Letkol dr S inilah yang mengatakan tinggi badan anak saya 158 cm di Balairung Kampus IPDN Jatinangor pada hari, Sabtu (31/8/19). Saya punya bukti rekaman pembicaraan. Artinya dia tidak jujur sesuai kode etik,” tambahnya.

Untuk itu, selaku orangtua, Badia meragukan kredibilitas tim kesehatan dalam kepanitiaan SPCP.

Terlebih pada pertemuan sebelumnya, hari Rabu (11/9/2019), di Puskes Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Badia juga menduga adanya kejanggalan.

“dr S ini juga melakukan kesalahan dalam berbicara dimana saat memberikan penjelasan ulang beliau mengatakan: (Begini saja pak, supaya jangan bertele-tele anaknya tahun depan diulang nanti kami kawal). ini juga saya rekam,” terang Badia sembari menirukan suara dr S.

Menurutnya, bahasa tersebut jelas memiliki unsur KKN.

“Ini jelas KKN. Sebagaimana disebutkam, kolusi adalah tindakan persekongkolan, persekutuan, atau permufakatan untuk urusan yang tidak baik,” ungkap Badia.

Pengertian ini, lanjutnya, muncul mengingat kolusi berasal dari bahasa Latin collusio yang artinya persekongkolan untuk melakukan perbuatan tidak baik, dimana biasanya diwarnai dengan korupsi yaitu penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh salah satu pihak atau pejabat negara.

“Kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar oligopoli, dimana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerja sama, dapat secara signifikan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Kartel adalah kasus khusus dari kolusi berlebihan, yang juga dikenal sebagai kolusi tersembunyi,” ungkapnya.

“Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninnya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian nepotisme juga dapat diartikan dengan suatu tindakan yang melawan hukum dengan memilih kerabat sendiri,” tambahnya.

Badia menjelaskan ungkapan dari dr S yang meminta agar anaknya diulang tahun depan dengan menjanjikan pengawalan, merupakan salah satu bentuk pelanggaran UU Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dari KKN.

Atas dasar itu, dirinya meragukan kredibilitas dan profesional kedokterannya, dan siap melaporkan hal tersebut dengan bukti yang ia miliki dari hasil rekaman dan teks yang tersimpan dalam sebuah pesan elektronik.

“Ada bukti pesannya, bunyinya seperti ini: (Selamat sore pak Sinaga, mhn maaf saya baru buka WA bapak. Krn saya sdg giat Latgab TNI di Situbondo smp minggu depan. Terkait putra bapak yg blm berhasil lulus IPDN, saya turut ber-empati. Tapi percayalah keputusan panitia dibuat berdasarkan hsl pemeriksaan yg profesional. Saya menyarankan agar putranya mencoba test IPDN lagi tahun depan. Mari kita sama2 berupaya dan mendoakan yg terbaik, agar putra bapak tetap semangat. Terima kasih. Salam hormat). Itu bunyi pesannya,” jelas Badia sambil memperlihatkan isi percakapan dengan Kolonel B di telepon genggam miliknya.

Ketika diukur ulang, lanjut Badia, ternyata bedanya tinggi.

Sehingga dirinya juga meragukan profesionalisme dan kredibilitas dokter berinisial B.

“Poin 1 sampai 3 tadi sudah dan poin 4, dokter tidak menghargai surat resmi dari rektor IPDN yang mengintruksikan bahwa agenda Kamis (19/9/2019) ada agenda ukur ulang tinggi badan. Seharusnya dokter langsung yang mendampingi, karena pengukuran tnggi badan masuk dalam tahapan kesehatan, namun saat pengukuran yang mendampingi atau mewakili itu Mayor P dengan jabatan PAM Puskes TNI,” jelas Badia.

“Bagi saya ini sebuah sikap yang tidak mencerminkan etika seorang dokter dalam menghargai institusi IPDN. Empat poin inilah saya katakan patut dicurigai profesional dan kredibilitas, oknum dokter tersebut,” tandasnya.

“Saya dan orangtua calon praja dari Kaltim, Sulsel dan Sulteng akan buat laporan ke Mabes Polri terkait kecurangan ini,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *