Ombudsman Banten Minta Pemda Transparan Terkait Anggaran Covid-19

by -66 views

Kepala Ombusdman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Banten, Dedy Irsan, meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang ada di Kabupaten/Kota di Banten untuk melakukan transparansi anggaran terkait Penanganan wabah virus Corona (Covid-19).

“Perlu ada transparansi anggaran, dengan harapan penggunaan anggaran dapat tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi yang membutuhkan,” ucap Dedy, Minggu (12/4/2020).

“Nanti akan kita pantau dan monitor serta minta gambaran umum pengelolaan dana tersebut diperuntukkan untuk keperluan apa saja,” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengawasi seluruh Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah di Kabupaten/ Kota yang ada di Banten dan menyampaikan agar masyarakat bisa melaporkan hal tersebut ke Ombudsman Perwakilan Banten, apabila ada pelayanan publik yang dirasa tidak memberikan pelayanan sebagaimana mestinya.

“Termasuk pengawasan anggaran Covid-19 yang sudah dan akan dialokasikan oleh Pemda untuk penanggulangan dan dampak dari Covid 19 ini,” tandasnya.

Senada dengan Ombudsman Perwakilan Banten, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengaku, saat ini pihaknya sedang mengawasi penggunaan dan alokasi anggaran sebesar Rp1,2 Triliun yang akan digunakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk penanganan Covid-19.

Dari total Rp1,2 Triliun, lanjutnya, Rp900 miliar lebih akan digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada 67 ribu kepala keluarga dengan nominal Rp500 ribu perbulan selama dua bulan dan satu bulan untuk cadangan.

“Ini anggaran besar, tentunya aturan saat ini memberikan keleluasaan kepada pemerintah tanpa persetujuan DPRD. Namun itu tidak mengurangi hak DRPD sebagai bagian dari penyelenggaraan daerah untuk melakukan pengawasan. Sehingga kami DPRD akan mengawasi, akan melototi agar anggaran ini berjalan sebagaimana mestinya,” kata Andra di Kantor DPD Gerindra Provinsi Banten.

Menurutnya, untuk memberikan bantuan sosial, Pemprov Banten harus segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pusat terkait pendataan siapa saja yang berhak dan pantas untuk mendapatkan bantuan agar tidak terjadi tumpang tindih data.

“Pendataan untuk jaring pengaman sosial, ini paling rawan. Sehingga hal itu akan menjadi sorotan utama. Makan dari itu, pemerintah provinsi harus melakukan koordinasi ke kabupaten/kota agar pendataan dilakukan secara benar dan tepat sasaran. Misal tukang cukur, yang tadinya masih berpenghasilan, tapi karena sekarang physical distancing gak bisa dapat penghasilan, pembantu rumah tangga yang dipulangkan majikan, nah ini harus dipikirkan dan didata betul-betul jangan sampai bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota itu tumpang tindih, ini yang menjadi sorotan kami,” ungkapnya.

Secara tegas dirinya menyatakan, meski tidak terlibat dalam hal kebijakan teknis, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan meminta kepada masyarakat agar bisa melakukan pengawasan bersama terkait hal tersebut.

“Tapi kami meyakini hal ini bisa kami awasi, kami butuh keterbukaan pemerintah, kami butuh keseriusan pemerintah menangani Covid-19 agar segera teratasi. Kepada masyarakat kami juga mohon bantuannya, untuk mengawasi bersama-sama, sehingga informasi dari masyarakat bisa ditindak-lanjuti,” jelasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.