Mahasiswa Minta Dewan Baru Kota Cilegon Dites Urin

by -89 views

CILEGON, (BN) – Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cilegon periode 2019-2024, diwarnai aksi unjuk rasa oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Kota Cilegon. Mahasiswa, juga menuntut dewan baru Kota Cilegon, harus berani dites urin.

Dalam aksi tersebut, sejumlah mahasiswa dan petugas Kepolisian Resort (Polres) Cilegon sempat terlibat aksi saling dorong ketika mahasiswa berusaha memaksa masuk ke Jalan Jenderal Sudirman untuk melakukan aksi di depan Gedung DPRD Kota Cilegon.

Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) Rizki Putra Sandika mengatakan, pihaknya ingin mengawal pelantikan serta mengingatkan janji anggota DPRD Kota Cilegon terpilih periode 2019-2024.

“Anggota DPRD Cilegon, harus mampu menjalankan tugasnya sebagai legislasi, kontroling, dan budgeting. Kami sebagai mahasiswa akan mengawal DPRD Cilegon dari awal hingga lima tahun kedepan,” ujarnya, Rabu (4/9/2019).

Aksi yang dilakukan pada hari pelantikan tersebut bertujuan agar anggota dewan yang baru, tidak melakukan kesalahan seperti anggota dewan sebelumnya.

“Isu yang kita angkat ini kan tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan dewan ataupun anggota legislatif di lima tahun yang lalu,” tuturnya.

Selain itu Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Edi Djunedi mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di tingkat Kota.

Menurutnya, DPRD Kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam rangka representasi rakyat di Kota Cilegon.

Ia menambahkan, DPRD Kota mempunyai wewenang dan tugas membentuk peraturan daerah bersama Walikota, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Cilegon.

“Dalam rangka memaksimalkan fungsi, tugas dan wewenang itulah, Front Mahasiswa Kota Cilegon melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai PP No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, partisipasi masyarakat bahkan telah di berikan ruang secara luas didalam peraturan tersebut.

“Masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah. Masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan penganggaran pelaksanaan, pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan daerah. Masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan asset dan sumber daya alam daerah. Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat diberikan akses terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah,” tegas Edi.

“Dengan kewenangan itulah Front Mahasiswa Kota Cilegon akan melakukan pengawalan sedari awal kepada pemerintahan Kota Cilegon khususnya kepada Dewan untuk memaksimalkan fungsi, tugas dan wewenangnya, sehingga tujuan dari pembangunan Kota Cilegon bisa dicapai. Kita tahu pembanguan Kota Cilegon saat ini tidak sedang baik-baik saja,” pungkasnya.

Dalam aksi tersebut, Front Mahasiswa Cilegon juga mendesak agar 40 anggota DPRD Kota Cilegon yang dilantik, melakukan tes urin.

Hal tersebut dipandang perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa anggota yang dilantik bersih dari Narkoba.

Mahasiswa juga meminta adanya keterbukaan transparansi informasi publik terhadap program kegiatan serta produk hukum yang dihasilkan dewan.

Dimana hingga saat ini, Mahasiswa menganggap informasi seputar kegiatan atau program di DPRD Kota Cilegon tidak ada, karena tidak memiliki website. (bn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.