JPS Covid-19 Harus Adil dan Merata

by -52 views

Pemerintah telah menyiapkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) akibat dampak wabah covid-19. Baik pusat dan daerah se akan berlomba menggelontorkan miliaran rupiah untuk JPS covid-19.

Namun demikian dalam kenyataannya, seringkali masyarakat yang seharusnya dapat namun tidak dapat. Sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Demikian disampaikan, tokoh masyarakat Kabupaten Tangerang, Entus S. Ia menekankan, kepada petugas pendata dan pemerintah untuk adil dan benar-benar mendata dengan baik, masyarakat yang memang membutuhkan.

“Sekarang ini, dimulai dari pendataan saja, masyarakat sudah ada yang komplain. Dalam kondisi yang dibatasi saat ini, masyarakat kesulitan dalam pemenuhan ekonomi. Jadi, jangan heran, semakin banyak masyarakat yang tadinya baru mau cukup, malah kekurangan lagi,” terang mantan anggota DPRD Kabupaten Tangerang, ini.

Ada beberapa hal yang menurutnya, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Pertama yakni, petugas pendata harus benar- benar orang yang mendata dengan benar, berjiwa peduli dan tidak pandang bulu.

Jaring pengaman sosial (jps) imbas covid-19, sangat diharap masyarakat

Artinya tidak pandang bulu adalah, semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang membutuhkan harus tercatat. Baik, sebagai masyarakat sekitar ataupun masyarakat urban.

Mengapa demikian, karena baik masyarakat sekitar ataupun masyarakat urban, sama-sama terimbas wabah virus corona.
Wabah corona sendiri di Indonesia, khususnya di Tangerang, sudah berlangsung satu bulan lebih, tentu sangat berdampak bagi ekonomi.

“Data dengan benar, kalau masyarakat itu memang membutuhkan kasih saja bantuan itu, jangan pilih kasih mendatanya. Baik yang ngontrak atau tidak, kasih kalau memang membutuhkan. Ini, yang seringkali terjadi, yang mendata pilih-pilih, karena merasa tidak akrab, bukan saudara atau sanak familinya jadi ngga didata, harus dihilangkan itu,” tegasnya.

Selanjutnya, menurut Entus adalah, pendistribusian harus dilakukan secepatnya. Karena, pandemi covid-19 di Indonesia, sudah berlangsung cukup lama, sudah barang tentu kebutuhan masyarakat semakin mendesak.

Masyarakat, yang saat ini aktifitasnya sangat dibatasi, tentu membutuhkan support dari pemerintah. Jangan, ketika mengeluarkan kebijakan, tapi tidak dibarengi program pendukung yang matang. Dibutuhkan kerja sama yang baik, antara pemerintah dengan rakyat demi memutus penyebaran covid-19.

Program pemerintah harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat terdampak, jangan pilih-pilih. Kalau sudah siap, segerakan eksennya. Kalau perlu bantuan diantar ke rumah, atau transfer, bila dalam bentuk tunai. Itu, untuk menghindari, kerumunan massa dan mendukung program social distancing.

“Kalau di rumah saja kelamaan, bisa repot urusan perut. Pejabat sih anteng masih dapat gaji, lha masyarakat yang ga punya gimana, bisa kelaparan. Intinya harus adil dan merata, jangan ada yang terlewat,” tegasnya.

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Tangerang, pendataan bantuan imbas covid-19, dirasakan warga masih pilih kasih. Petugas RT seringkali melewati warga yang membutuhkan, padahal war ga sudah meminta untuk didata bantuan.

“Suami saya ojek online, sekarang jarang dapat orderan. Minta, ke RT untuk minta didata belum dimulai katanya. Padahal, yang lain sudah didata. Sedikit marah, baru diminta KTP nya. Masih suruh tunggu katanya, belum mulai,” kata Budi, warga Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Untuk diketahui, pemerintah di Tangerang Raya, telah menyiapkan anggaran untuk penanganan covid-19. Pemkab Tangerang telah menyiapkan Rp253 miliar, Kota Tangerang, Rp138 miliar dan Kota Tangsel Rp100 miliar. Sementara, Pemprov telah menganggarkan Rp1 triliun lebih.

Rincian, anggaran untuk Kabupaten Tangerang diantaranya, untuk penyediaan alat kesehatan ataupun lokasi karantina dari yang sebelumnya Rp70 miliar, bertambah menjadi Rp90 miliar. Kemudian, untuk anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari yang sebelumnya Rp20 sampai Rp 40 miliar, menjadi Rp150 miliar.

“Ada usulan dari setiap OPD, maka kita tetapkan anggaran sementara penanganan Corona secara keseluruhan kita tambah. Dengan total saat ini mencapai Rp240 miliar. Ditambah lagi ada bantuan keuangan dari Provinsi Banten senilai Rp13,8 miliar yang berarti, anggaran secara keseluruhan di Kabupaten Tangerang ada Rp253,8 miliar,” kata Sekda Kabupaten Tangerang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *