Ini Tiga Catatan Mahasiswa Kepada Mantan Rektor Untirta

by -173 views

SERANG, (BN) – Tiga organisasi kemahasiswaan, beri catatan terhadap mantan rektornya, Soleh Hidayat. Tiga organisasi tersebut yakni Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKIP Untirta, Komunitas Area Disabilitas (Koreda) dan Komite Perguruan Tinggi Nasional (KPTN) Banten.

Ketiga organisasi tersebut mencatat ada tiga catatan yang dianggap, tidak sesuai dengan yang telah diterapkan di kampus Untirta, selama menjabat.

Pertama, berkaitan dengan penetapan uang pangkal yang dinilai tidak sesuai instruksi yang Menristekdikti.

Kedua penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa, dan terakhir, tidak dialokasikannya kuota penyandang Disabilitas dalam beasiswa.

Ketua BEM FKIP Untirta, Ahmad Fauzan, mengatakan, selama penerimaan mahasiswa baru (Maba) tahun ini, Rektorat beberapa kali telah menentukan besaran UKT, yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi.

“Kami telah melakukan beberapa tugas advokasi terhadap Maba, yang ternyata mendapatkan UKT tidak sesuai dengan kondisi ekonominya,” ujarnya, Rabu (4/9/2019).

Dikatakan Fauzan bahwa, tidak sesuainya besaran UKT yang diterima oleh Maba, mengakibatkan banyak maba yang ragu untuk melanjutkan kuliah di Untirta. Sehingga, untuk tetap mempertahankan agar Maba tersebut tidak putus kuliah, pihaknya selalu melakukan advokasi kepada pihak Rektorat.

“Beberapa Maba yang mendapatkan besaran UKT yang tidak sesuai dengan kondisi ekonominya, kami dari BEM FKIP Untirta melakukan advokasi untuk melakukan peninjauan ulang UKT, terhadap Maba jalur UKT, Terhadap Maba jalur SNMPTN dan SBMPTN,” katanya.

Koordinator KPTN Banten, Abda Oe Bismillahi, mengatakan bahwa aksesibilitas pendidikan saat ini sangatlah minim.

Hal ini dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah dalam skala nasional pada 2017, yang hanya mencapai angka 8,5 tahun saja.

“Artinya, secara rata-rata penduduk Indonesia hanya mampu sekolah sampai dengan jenjang pendidikan menengah pertama. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidaklah dapat di akses oleh seluruh rakyat,” ujar Abda.

Secara umum, lanjutnya, pendidikan tertinggi pemuda didominasi oleh pemuda yang tamat SMA atau sederajat, sebesar 36,89 persen dan tamat SMP/sederajat sebesar 32,18 persen.

“Untuk tamatan pendidikan tinggi, hanya 9,71 persen yang mampu menamatkan pendidikan tinggi. Bahkan pada tahun 2018, dari total lulusan SMA atau sederajat yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi negeri maupun swasta, hanya 34 persen,” tuturnya.

Persoalan itu, kata Abda, juga diperparah dengan mahalnya biaya kuliah yang ada di Indonesia, khususnya di Untirta.

Ia mengatakan bahwa dengan mahalnya biaya kuliah yang tidak sesuai dengan pendapatan, menjadi masyarakat kesulitan untuk melanjutkan jenjang pendidikan, yang lebih tinggi.

“Biaya kuliah di Untirta itu sebesar Rp500 ribu hingga Rp7 juta per Semester. Sedangkan upah minimum Kabupaten Serang senilai Rp. 3,8 juta, Kota Serang senilai Rp3.3 juta. Sedangkan dua terendah adalah Kabupaten Pandeglang Rp 2.5 juta dan Kabupaten Lebak senilai Rp 2.4 juta,” terangnya.

Dikatakan Abda, persoalan itu menjadi semakin rumit dengan diterapkannya uang pangkal di Untirta.

Karena, Untirta mematok besaran uang pangkal dengan nilai yang cukup besar, yaitu Rp10 juta hingga Rp15 juta.

“Sedangkan Untirta tidak membuka ruang negosiasi untuk menurunkan besarannya. Padahal Menristekdikti mengeluarkan instruksi nomor B/416/M/PR.03.04/2019 tentang uang pangkal,” katanya.

Dalam instruksi tersebut, Abda mengatakan bahwa Menristek telah menegaskan bahwa biaya uang pangkal, harus tetap memperhatikan kemampuan ekonomi dari mahasiswa yang bersangkutan.

“Dijelaskan pula bahwa bagi mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu, tidak dikenakan uang pangkal. Terakhir, dijelaskan bahwa tarif uang pangkal harus ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.