Hukum di Indonesia Lebih Banyak Kritikan Daripada Pujian

by -188 views

TANGERANG, (BN) – Kondisi Hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Hal itu disebabkan lemahnya penerapan berbagai peraturan.

Baik dalam penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum maupum ketidakjelasan hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum.

Hal itu disampaikan Kartono, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Provinsi Banten, saat acara pelantikan pengurus, sekaligus diskusi ‘Legal Update’.

Hadir pada kesempatan itu Wakil Ketua Umum DPP Ikadin Susi Lestari dan Sekretaris Jenderal Ikadin Mohammad Rasyid Ridha. Pelantikan dilakukan di The Agathon Function Centre Gading Serpong Tangerang, Minggu, (24/11/2019).

Kartono menjelaskan, upaya-upaya yang akan dilakukan untuk membentuk advokat yang berintegritas, berkualitas dan bermoral. Salah satunya harus diadakannya penanaman karakter advokat yang taat dan patuh kode etik.

“Kami akan adakan Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA) IKADIN. Itu guna untuk penanaman karakter advokat yang patuh kode etik juga mengikuti perkembangan teknologi,” terangnya.

Dikatakan, dalam internal Ikadin terdapat istilah Ikadin Integrated System (I2S) yang memuat seluruh data base anggota Ikadin dan ditindaklanjuti dengan program advo square.

“Semua anggota Ikadin harus melek teknologi dan memiliki skill sehingga merek akan tetap eksis,” tandasnya.

Kartono berharap kepada pemerintah, dapat mewujudkan janji-janji konstitusional pada periode kedua Pemerintahan Jokowi. Salah satunya, yakni perhatian serius dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.

“Kami menginginkan negara fokus untuk mewujudkan janji-janji konstitusional. Terutama kasus pelanggaran HAM masih belum dituntaskan hingga kini. Inilah indikasi masih ada rakyat Indonesia yang belum merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya,” imbuhnya.

Ray Rangkuti aktivis pemgamat politik Indonesia dan pendiri Komite Independen Pemantau Pemilih (KIPP) mengemukakan, jangan sampai terjadi pelecehan UU dalam periode kedua Jokowi.

“Jangan ada pelecehan UU. Mereka yang revisi, mereka juga yang tidak taat terhadap UU. Dan jangan sampai terjadi penurunan lemahnya proses hukum di Indonesia,” tukasnya.

Pria yang akrab dengan panggilan bung Ray ini menyatakan, negara bukan hanya konsen pada pembangunan infrastuktur dan pemindahan ibu kota negara. Tetapi juga harus konsen terhadap intensitas kepedulian penegakan hukum dan HAM.

“Selain pembangunan Infrastuktur dan pemindahan ibu kota negara, saya ingin adanya kepedulian terhadap penegakan hukum dan HAM,” tandasnya.

Adapun susunan pengurus DPD IKADIN Provinsi Banten periode 2019-2023, yakni,

Dewan Kehormatan H. Anasroel Haroen, S.H., M.H, Ketua Dr. (C) Kartono, S.H.I., M.H, Sekretaris Dr. Septa Candra, S.H., M.H, Bendahara Wiwin W. Windiantina, S.H., M.H.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.