Honorer Ditiadakan, Ketua Forum: Pengangguran Tambah Banyak

by -35 views

SERANG, (BN) – Komisi II DPR RI dan Kementerian PAN-RB dikabarkan sepakat menghilangkan status tenaga honorer di instansi pemerintahan.

Dikutip dari halaman resmi DPR RI, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menyatakan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tidak ada istilah tenaga honorer selain PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, DPR, Kementerian PAN-RB, dan BKN sepakat, kedepannya secara bertahap, tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan tenaga honorer.

Menanggapi hal itu, Ketua Forum Honorer Banten Bersatu Martin Al Kosim menganggap, kesepakatan tersebut masih abu-abu.

Pasalnya, sampai hari ini, lanjut Martin, sejumlah honorer yang kemarin mengikuti test PPPK, belum mendapatkan SK.

“Sampai detik ini juga tidak jelas, yang test siapa, yang lolos siapa, yang diterima siapa dan ditolak siapa. Sampai detik ini tidak jelas,” kata Martin saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (21/1/2020).

Pihaknya mengaku bersyukur dengan adanya aturan penghapusan honorer tersebut.

Namun, lanjutnya, sebelum pemerintah menetapkan hal tersebut, sebaiknya DPR dan Kementerian PAN-RB harus mengetahui terlebih dahulu mengenai teknis pelaksanaannya.

“Terkait data, apakah pemerintah pusat sudah mengetahui terkait data honorer. Mana yang K2 dan non K2. Yang saya tangkap itu, honorer mau dihapus diganti PPPK. Nah disitu tidak dijelaskan, apakah honorer K2 atau pun non K2. Disitu juga tidak ada keterangan batas kerja,” jelasnya.

Dirinya juga mempertanyakan, apakah dalam proses pengangkatan tersebut, pemerintah akan dilakukan test atau tidak.

“Kalau pun mungkin test lagi, sama aja bohong. Kan persoalannya tahun kemarin dibenturkan dengan batas usia. Kalau batasan usia masuk dalam persyaratan tersebut, ngapain buat kebijakan,” tandasnya.

Ia menambahkan, jika pemerintah bermaksud mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK, pihaknya menyambut positif dan mengaminkan hal tersebut.

Akan tetapi, sambungnya, hal itu harus dibuktikan dan harus dilaksanakan dengan jelas.

“Kemarin saja PPPK tidak jelas,” ungkapnya.

Dirinya berharap, jika benar pemerintah serius akan melaksanakan kebijakan tersebut, sebaiknya di handle langsung oleh Pusat dan tidak diserahkan ke daerah.

“Kalau di ambil daerah, apa mampu dengan APBD yang terbatas? Terutama Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Kota Serang juga dipertanyakan kemampuannya,” ucapnya.

Menurutnya, jika kebijakan tersebut diserahkan ke pemerintah daerah, kemungkinan pemerintah daerah tidak bisa memaksakan hal tersebut dan secara otomatis dengan adanya keterbatasan APBD, hanya akan menambah angka pengangguran.

“Otomatis, pemerintah daerah tidak akan memaksakan untuk mengangkat mereka. Kasian nantinya, malah outsourcing jadinya, pengangguran tambah banyak,” tegasnya.

Dirinya juga meminta kepada BKD, dengan akan dilaksanakannya kebijakan tersebut, BKD diharapkan bisa memantau dan mengawasi data siluman yang biasanya terjadi mendekati penetapan.

“Biasanya, menjelang seperti ini, banyak manipulasi data. Yang tadinya gak kerja, jadi ada, dan yang sudah bekerja lama, justru hilang dari data,” ungkapnya.

Dirinya juga berharap, apa yang disampaikan DPR RI dan Pemerintah Pusat bisa terwujud, dan tidak menjadikan kebijakan tersebut sebagai ajang politis.

“Kami minta kejelasan aturannya seperti apa. Kedua, kami minta pemerintah daerah bisa mengawal agar data tersebut benar-benar valid dan tidak ada data siluman. Ketiga, jangan dijadikan ajang politis,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *