GMNI Serang Tolak Revisi UU KPK

by -75 views

SERANG, (BN) – Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) telah disetujui DPR RI pada Kamis (5/9/19), pekan lalu.

Namun, hal itu menuai kritik dari berbagai kalangan, karena dianggap akan melemahkan kinerja KPK.

Salah satu kritik itu datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Serang, Banten, Arman Maulana Rachman.

Arman menilai, revisi UU KPK merupakan salah satu upaya untuk menggembosi kerja lembaga anti rasuah tersebut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sampai sekarang masih menjadi penyakit kronis yang menggerogoti hak-hak masyarakat Indonesia.

“Melihat kondisi Indonesia yang hari ini masih dibanjiri dengan kasus korupsi tentu keberadaan KPK sangat dibutuhkan. Maka tidak heran jika hingga kini KPK terus digembosi oleh beberapa oknum yang risi akan keberadaan KPK,” ujar Arman, melalui WhatsApp, Senin (16/9/2019).

Mengacu pada data Indonesia Corruption Watch (ICW), ujar Arman, penindakan kasus korupsi pada 2018 tercatat ada sebanyak 454 kasus korupsi ditangani, yang melibatkan 1.087 tersangka.

“Data ini menunjukan bahwa Indonesia belum terbebas dari kejahatan stuktural, dan hal tersebut menjadi ironi tersendiri untuk rakyat Indonesia. Maka, sebagai warga negara yang mendukung gerakan-gerakan anti korupsi, sudah sepantasnya seluruh elemen masyarakat harus ikut serta dalam menguatkan KPK dan menolak Revisi UU KPK,” katanya.

“Wancana yang menghawatirkan rakyat atas dilemahkannya lembaga pemberantasan korupsi melalui produk hukum tentu jadi hal yang serius untuk direspon segala lapisan masyarakat,” sambungnya.

Arman menuturkan, persetujuan revisi UU KPK yang dilakukan DPR RI merupakan tindakan yang melukai hati rakyat Indonesia.

Karena sampai hari ini, kata Arman, rakyat Indonesia bangga atas adanya lembaga anti rasuah yang konsen terhadap pemberantasan korupsi.

“Tentu dalam pembahasan untuk menyelesaikan kejahatan stuktural ini perlu ada lembaga yang kuat dan produk hukum yang berpihak pada pemberantasan korupsi karena rakyat berharap selain pemerintah yang pro rakyat juga pemerintahan yang bersih dari KKN,” tuturnya.

Maka, tambah Arman, atas dasar itu pihaknya menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia terkhusus warga Kota Serang untuk mengkampanyekan penolakan atas revisi UU KPK.

“Kami menghibau untuk seluruh rakyat Indonesia untuk menggalang persatuan menolak wacana yang tidak berdasar untuk membersikan Indonesia dari KKN,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *