Diintimidasi Saat Pembebasan, Warga Cirayon Babakan Belum Terima Surat Tanah

by -36 views

SERANG, (BN) – Puluhan masyarakat dari dua Kampung yakni Kampung Cirayon dan Ranca Gede, Desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, mendatangi kantor Fajlur Wahid and Partners Law Firm (FWP LF), Jum’at (31/1/20).

Adapun maksud kedatangan mereka adalah bermaksud mengadukan surat kepemilikan tanah dan bangunan dari hasil tukar guling dengan pihak Kawasan Industri Modern Cikande yang selama empat tahun ke belakang belum juga diberikan.

“Jadi di tahun 2016, karena ada perluasan, maka kami masyarakat dari dua kampung di tawarin untuk dijual tanahnya ke pengembang kawasan modern Cikande melalui Pak Fahmi Hakim. Awalnya kami tidak mau menjual karena harga yang ditawarkan tidak sesuai. Namun saat itu Pak Fahmi mendesak masyarakat dan menakuti kami agar menjual tanah milik kami dengan alasan akan membawa perkara tersebut ke pengadilan. Kami sebagai masyarakat yang tidak paham mengenai hukum akhirnya sesuai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) satu persatu menjual tanah kami dengan harga Rp 400 ribu/meter. Namun, ada juga masyarakat seperti kami yang tidak menjual tanah tersebut dan dijanjikan tukar lahan serta bangunan dengan perbandingan satu banding dua. Jadi setiap satu meter tanah kami diganti dengan dua meter tanah,” ungkap Ahmad mewakili warga yang lainnya.

Masalah pembayaran dan tukar lahan, lanjut Ahmad, sudah selesai dilakukan sejak tahun 2016.

Namun hingga saat ini, masih kata Ahmad, masyarakat khawatir suatu saat pihak perusahaan mengusir mereka dari lahan tersebut, dikarenakan hingga saat ini, mereka belum menerima surat kepemilikan atas lahan dan bangunan tersebut.

“Hampir empat tahun berlalu, suatu saat jika ada perluasan kami khawatir justru terusir dari lahan yang seharusnya menjadi hak kami. Kami sempat menanyakan hal ini ke Kepala Desa. Namun jawabannya kurang memuaskan dan terkesan apa yang kami harapkan tidak penting. Tapi salah satu kerabat Kepala Desa sempat bilang kalau sertifikat dan surat-surat lainnya sudah ada di Kades. Namun hingga saat ini surat tersebut juga tidak kunjung diberikan. Alasannya sibuk,” terang Ahmad.

“Harapan kami hanya satu, kalau memang suratnya sudah ada, tolong itu segera diberikan ke kami. Karena hanya itu yang bisa menyelamatkan kami jikalau suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.

Selain surat kepemilikan, Ahmad menambahkan, bahwa sampai saat ini ada lahan miliknya yang belum dibayarkan.

“Sebagian tanah saya di tukar tapi ada sebagian yang dijual namun hingga saat ini belum dibayar. Kurang lebih sekitar 46 meter luasnya,” ucapnya.

Untuk itu, dirinya mendesak kepada pihak terkait untuk segera melunasi kewajibannya kepada masyarakat.

“Kalau tidak ada kejelasan dari pihak terkait, kami siap mati di lahan kami bagaimanapun caranya,” tandasnya.

Hal senada juga diungkapkan Safei warga Kampung Ranca Gede, Desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang.

Menurutnya, mengenai pembayaran dan pergantian lahan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang dijanjikan.

Hanya saja, sambungnya, hingga saat ini kejelasan mengenai surat kepemilikan masih menjadi sebuah misteri yang menghantui warga.

“Jadi kami dari dua kampung ini, yakni Kampung Cirayon itu dapat ganti lahan di Kampung Ciwiru (Blok 3), sementara warga Kampung Ranca Gede itu diberi lahan ganti rugi di Kampung Banter (Blok 5). Total masyarakat yang menukar lahannya dari masing-masing Kampung ada sekitar 30 orang. Sehingga keseluruhannya itu ada 60 orang dari Kampung Ranca Gede dan Kampung Cirayon, dan belum menerima surat kepemilikan,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Yudhis pengacara yang menerima perwakilan warga di kantor FWP LF mengungkapkan, berdasarkan penuturan dari masyarakat, pihaknya akan mendorong hal tersebut hingga masyarakat mendapatkan hak nya.

“Hari ini saya menerima sejumlah masyarakat di Kabupaten Serang yang mengeluhkan haknya yang belum juga didapatkan. Dari kronologi yang disampaikan, di tahun 2016 ada pemindahan kampung yang kompensasi nya satu berbanding dua. Secara teknis hal tersebut sudah dilakukan namun hingga saat ini surat kepemilikan baik AJB maupun sertifikat belum juga diterima oleh masyarakat. Atas adanya keluhan tersebut, kami akan mendorong kepada pihak terkait dengan melayangkan somasi dan akan membantu masyarakat hingga tuntas. Jika permasalahan ini tidak kunjung diselesaikan, maka kami akan membawa perkara ini ke proses yang lebih jauh lagi. Terlebih ada juga warga yang sampai saat ini belum dibayarkan lahannya,” jelasnya.

Coba diminta tanggapan, Fahmi Hakim yang saat pembebasan lahan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang periode 2014-2019, belum bisa terhubung karena hanphone nya dalam kondisi tidak aktif.

Saat ini, Fahmi Hakim diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua di DPRD Provinsi Banten dan juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Serang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *